Linda Sari
AGAM — Pagi itu, Minggu (30/11/2025), langit Kabupaten Agam masih menyisakan kabut tipis setelah rangkaian banjir dan longsor melanda sejumlah kecamatan sejak beberapa hari terakhir. Jalanan di beberapa titik, terutama ruas penghubung Lubuk Basung–Malalak dan Palembayan–Baso, sempat terputus sementara akibat material longsor. Arus kendaraan tersendat, sebagian mesti memutar jauh.
Namun di balik situasi yang tidak ideal itu, dua pertiga anggota DPRD Kabupaten Agam tetap hadir tepat waktu di Gedung DPRD Agam. Beberapa di antaranya bahkan baru tiba setelah perjalanan panjang melewati rute alternatif. “Musibah boleh menghalangi perjalanan, tapi tidak boleh menghalangi tanggung jawab, ” ujar seorang anggota dewan yang tampak masih berlumur debu sepatu akibat berjalan kaki di titik yang tidak bisa dilalui kendaraan.
Gedung DPRD pagi itu tampak hidup. Lorong dipenuhi jajaran sekretariat, staf pemerintah daerah, kepala OPD, unsur Forkopimda, tamu undangan, hingga tokoh masyarakat yang ikut menyaksikan salah satu agenda paling menentukan arah pembangunan Agam selama satu tahun ke depan: penetapan Ranperda APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026.
Ruang Rapat yang Penuh dan Ketegangan Akhir Tahun
Rapat mulai dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Agam, H. Ilham, Lc., MA. Dalam pembukaannya, ia tampak lebih tegas dari biasanya. Bukan tanpa alasan. Tahun 2026 berada di tengah tekanan berat akibat bencana alam beruntun, perlambatan ekonomi, dan keterbatasan fiskal.
“APBD bukan hanya tentang angka. Ini adalah cerminan harapan masyarakat Agam di tengah cobaan. Kita ingin memastikan setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga, terutama setelah bencana.” kata Ilham dalam sambutannya yang disampaikan dengan intonasi pelan namun kuat.
Ia melanjutkan,
“Kita harus jujur bahwa tahun 2026 bukan tahun yang ringan. Infrastruktur rusak, ekonomi banyak keluarga melemah, dan kebutuhan masyarakat meningkat. Karena itu, pembahasan APBD ini harus lebih teliti, lebih serius, dan lebih menyeluruh.”
Kata-kata itu membuat suasana ruang rapat mengeras sejenak. Beberapa anggota dewan mengangguk perlahan.
Kerja Panjang dan Catatan Fraksi
Sebelum ketok palu, tujuh fraksi di DPRD Agam telah menyampaikan pendapat akhir mereka: PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PPP, dan Fraksi Golkar (Gabungan Golkar, Hanura, PBB, PKB).
Pendapat fraksi-fraksi itu tidak hanya formalitas. Ada yang menyoroti pemerataan pembangunan nagari, meminta perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, menuntut perhatian khusus untuk infrastruktur yang rusak akibat galodo, hingga menegaskan perlunya penguatan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Salah satu fraksi menyoroti bahwa bencana beruntun memperlihatkan banyak fasilitas publik yang sudah tua dan rentan. Fraksi lain meminta realokasi anggaran yang lebih berani untuk mitigasi bencana. Semua catatan itu dicatat oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyempurnaan dokumen APBD.
Meski pembahasan berlangsung ketat dan melelahkan, suasana tetap terlihat saling menghormati. Hampir setiap anggota memahami bahwa APBD kali ini bukan sekadar kewajiban tahunan, melainkan pijakan untuk memulihkan Agam.
Angka-Angka yang Menentukan Arah
APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026 akhirnya disusun dengan komposisi sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Rp 1, 355 triliun
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 219 miliar
Pendapatan Transfer: Rp 1, 13 triliun
Belanja Daerah: Rp 1, 403 triliun
Belanja Operasi: Rp 1, 184 triliun
Belanja Modal: Rp 46 miliar
Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp 5, 4 miliar
Belanja Transfer: Rp 164 miliar
Dari komposisi ini, muncul defisit sebesar Rp 47, 5 miliar.
Defisit itu akan ditutup melalui pembiayaan yang sah, sesuai regulasi. Badan Anggaran DPRD dan TAPD memastikan angka tersebut masih aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Agam: Kerja Kolaboratif yang Perlu Dijaga
Dalam sambutannya, Bupati Agam Benni Warlis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD.
“Ini adalah kerja kolaboratif antara Banggar DPRD dan TAPD. Kita harap seluruh program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Agam, ” ujarnya.
Benni menekankan bahwa anggaran tahun 2026 harus berpihak pada pelayanan dasar, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, serta penanganan bencana.
“Agam sedang berada dalam fase pemulihan. Kita perlu bergerak cepat, tepat, dan hati-hati.”
Prioritas 2026: Membangun dari Bawah
Sejumlah program prioritas yang disepakati meliputi:
1. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dan fasilitas layanan publik yang rusak akibat bencana.
2. Penguatan ekonomi berbasis nagari, termasuk UMKM, pertanian, peternakan, dan sektor-sektor produktif masyarakat.
3. Mitigasi dan rehabilitasi pascabencana, karena Agam merupakan daerah rawan galodo, longsor, dan banjir.
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama untuk pelayanan dasar di pedesaan.
5. Transformasi digital layanan pemerintahan, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Fokus anggaran 2026 lebih diarahkan pada program yang benar-benar berdampak langsung, bukan yang bersifat seremonial atau berskala kecil tanpa urgensi.
Menuju Evaluasi Gubernur
Setelah disetujui DPRD, Ranperda APBD Agam 2026 dikirim ke Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi. Proses ini memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Ketua DPRD Ilham kembali menegaskan,
“Evaluasi tidak boleh dianggap formalitas. Tujuannya agar APBD kita betul-betul tepat sasaran, sesuai aturan, dan berpihak pada masyarakat.”
Harapan Masyarakat: Dari Nagari ke Nagari
Penetapan APBD selalu menyimpan harapan panjang dari masyarakat. Warga di Palembayan, Palupuh, Tanjung Raya, Tilatang Kamang, dan wilayah lainnya berharap pembangunan 2026 mampu merespons kondisi mereka—terutama bagi daerah yang baru saja dihantam bencana.
Bagi sebagian warga, APBD bukan sekadar dokumen anggaran. Ia adalah janji pemerintah—janji bahwa kondisi akan menjadi lebih baik, jalan diperbaiki, jembatan dibangun, bantuan ekonomi diberikan, dan keamanan lingkungan ditingkatkan.
Dengan disahkannya APBD 2026, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan komitmen untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
(Lindafang)
